Kategori: Perempuan Anak
Kategori ini berisi tentang indikator statistik sektoral Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan, Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan, Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak, serta indikator lainnya dalam bidang Perempuan Anak.
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025
Sarana antara lain ruang ramah anak, ruang laktasi lembaga layanan AMPK UPTD PPA
Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota
Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak, antara lain ekonomi keluarga, pencegahan kekerasan, dan pengasuhan oleh lembaga penyedia l...
Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota
Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025
Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenanga...
Jumlah Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan
Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025
Layanan perempuan korban kekerasan meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reinte...
Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan
Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025
Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/ kota yang mengacu p...
Jumlah Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan
Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025
Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kualit...
Jumlah organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota
Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025
Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupatenn/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi peremp...
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha
Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025
Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupatenn/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga...
Jumlah organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025
Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupatenn/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencega...
Jumlah Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025
Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu
Jumlah Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025
Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, d...
Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Oleh: Admin | Dipublikasikan: 12 Oct 2025
Pendampingan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terka...